Inilah Strategi Baru dalam Menangani Radikalisme: Temuan Terbaru dari Lapas

CILACAP, INFO_PAS - Tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia melakukan kunjungan ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (11/06/2024).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penyusunan naskah kajian kebijakan mengenai "Deradikalisasi dan Napiter di Indonesia". Tim tersebut bertemu dengan pamong napiter serta napiter sendiri untuk merumuskan naskah kebijakan deradikalisasi yang komprehensif.

Baca juga: Syarat Memperoleh Program Integrasi, Satu WBP Lapas Permisan dilitmas

Program deradikalisasi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dan ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan radikalisme terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan filosofis.

Baca juga: Optimalisasi Manajemen dan Akreditasi Jurnal Ilmiah di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program deradikalisasi telah berjalan sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 46 Tahun 2010, namun belum berhasil menyentuh akar permasalahan, yaitu laju radikalisme.

Kunjungan tersebut melibatkan 9 orang dari BRIN dan dikordinir oleh Arief Rianto Kurniawan sebagai Kordinator Peneliti BRIN di Lapas Karanganyar. Mereka disambut dengan baik oleh Bapak Hisam Wibowo selaku Kalapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, yang didampingi oleh Kasi Binadik.

Baca juga: Wawancara 2 WBP Lapas Permisan Penggalian Litmas

Kegiatan penelitian difokuskan pada sesi tanya jawab dari pihak BRIN dan BNPT melalui tinjauan langsung dengan Pamong Napiter Lapas Karanganyar Nusakambangan mengenai pendapat dan dampak Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Karanganyar Nusakambangan.